FREEDOM OF SPIRIT

"Life is looking deep into yourself,...reading into your deepest soul,..craving the wall of your heart,...and sucking it into the silence of sound", Adriansyah Jackataroeb, quoted from "The Rainbow in the Dawn". "I turn around in my saddle and seen behind me the waving,weaving mass of thousands of white-clad riders and, beyond them, the bridge over which I have come: its end is just behind me while its beggining is already lost in the mist of distance", quoted from Muhd.Asad, Road to Mecca.

Monday, October 10, 2005

STOP HUTANG RI

Sugeng Saryadi syndicate mengundang pembicara a.l. Ichsanuddin Noorsy, Iman Sugema dan Mantan Menteri Orde baru, Siswono Yudohusodo. Topiknya adalah kemungkinan menyetop hutang RI dan Pemerintah berorientasi melalui sumber-sumber dari dalam negeri. Imam Sugema mencontohkan Malaysia yang berhasil memperkecil hutang luar negeri namun ybs tidak mengelaborasi lebih lanjut. Malaysia memang sejak tahun 1984 berusaha mengurangi hutang luar negeri dan menerbitkan bond dalam negeri untuk mebiayai pembangunan sarana dan prasarana public. Program ini kelihatan sangat berhasil dalam upaya memperkecil pinjaman luar negeri Pemerintah Malaysia. Jepang dan Eropa juga berhasil mengurangi ketergantungan dari pinjaman luar negeri setelah perang dunia ke II melalui pengerahan sumber-sumber daya keuangan dalam negeri.

Pertanyaannya kenapa kita masih getol juga mengandalkan pinjaman luar negeri sebagai “backbone” pembangunan ekonomi? Imam Sugema dengan pas mengatakan bahwa memang para birokrat pemerintahan sangat senang dengan pola itu karena merupakan sarang KKN. Dengan melibatkan berbagai institusi luar negeri dalam berbagai proyek2 pembangunan didalam negeri maka birokrat dapat mencegah campur tangan pengawasan dalam negeri baik (seperti BPK) untuk melakukan investigasi terhadap berbagai tindakan korupsi dengan alasan bahwa proyek2 tersebut sudah di awasi oleh lembaga-lembaga pemberia bantuan. Padahal, kita tahu betul bahwa lembaga2 tersebut tidak akan mengawasi sampai level operasionil secara detil. Apabila sudah ada kuitansi pertanggung-jawaban maka persoalan itu sudah dianggap selesai. Bahwa kuitansi itu dapat diprodusir sesuai pemintaan pemimpin proyek kepada para supplier, tidak begitu dipermasalahkan. Oleh karena itu, korupsi proyek-proyek bantuan luar negeri sudah menjadi hal yang lumrah. Lembaga2 pemberi bantuan seperti World Bank, ADB, IADB,IFC,USAID,OECD sepertinya tidak peduli karena toh pinjaman itu harus di lunasi oleh negara penerima pinjaman sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Seperti kata pepatah dimana ada lumbung mesti ada tikus maka sepanjang lumbung-lumbung (proyek2) masih menuai kenikmatan KKN maka para tikus2 (birokrat2) tersebut tentu tidak akan menyerah begitu saja upaya2 penyetopan pinjaman luar negeri. Semuanya terpulang kepada Presiden, apakan membiarkan tikus2 itu merajalela mengerat/menyunat proyek2 tersebut atau mengambil tindakan drastis yaitu menyetop bantuan luar negeri atau paling tidak bersikap selektif dalam menerima pinjaman. Wallahualam.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home